Jakarta (GUPPI) – DPP GUPPI melalui Bidang Penguatan Layanan Pendidikan (PLP) mulai menyelenggarakan diskusi terkait dengan penguatan mutu lembaga pendidikan binaan GUPPI. DPP GUPPI memandang penting bagaimana lembaga-lembaga pendidikan GUPPI bermutu tinggi dan berdaya saing sehingga keberadaannya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Acara diskusi yang dilaksanakan secara online pada hari Rabu malam, 30 Oktober 2024 dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP GUPPI Rusydi Zakaria, dihadiri oleh Pengurus DPP GUPPI, Wanita GUPPI, DPP Pergupi dan DPW GUPPI. Dari DPW GUPPI antara lain dari Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tampak juga sejumlah kepala madrasah dan guru madrasah dan sekolah GUPPI.

Ketua Bidang PLP Muhamamd Adlin Silla dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya sekolah dan madrasah GUPPI untuk aktif mengikuti berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, baik itu Kemendibudristek dibawah Kepemimpinan Nadiem Makarim maupun Abdul Mu’ti, yang sekarang memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Ada sejumlah kebijakan penting Kemendikbudristek di era Nadiem Makarim yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari sekolah dan madrasah GUPPI, salah satunya terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka. Di Kurikulum Merdeka itu didalamnya ada Merdeka Belajar merupakan upaya pemerintah untuk membenahi proses belajar mengajar agar para siswa kita benar-benar belajar dengan nyaman dan happy,” kata Adlin Silla.

Ia juga berharap agar sekolah dan madrasah GUPPI bisa mendukung program Wajib Belajar 13 tahun yang sudah dinyatakan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan mendapat dukungan dari DPR dan DPD.

“Saya berharap agar sekolah dan madrasah GUPPI aktif mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 tahun. Karena dengan adanya program Wajib Belajar 13 tahun maka sekolah dan madrasah GUPPI akan membantu pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Apalagi banyak sekolah dan madrasah GUPPI yang berada di daerah pinggiran, bukan di perkotaan”, tambah Adlin Silla yang merupakan Staf Ahli di Kemendikbudristek.

Adlin secara khusus minta agar DPP GUPPI memberi perhatian kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam implementasi Wajar 13 tahun. Hal ini sejalan dengan focus Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

“Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan memberikan perhatian lebih pada kelompok bermain dan daycare dalam penyelenggraan Wajib Belajar 13 tahun yang rencananya akan dimulai pada tahun 2025. Untuk itu saya berharap DPP GUPPI dapat memperkuat PAUD GUPPI yang selama ini sudah ada,” ungkap Adlin yang pernah lama bertugas di Kementerian Agama.

Sebelumnya, Sekretaris Bidang PLP Agus Sholeh memaparkan tentang peta sebaran lembaga pendidikan yang menjadi binaan GUPPI.

“Saat ini terdapat sekitar 300an lembaga pendidikan binaan GUPPI, baik itu madrasah, sekolah, pondok pesantren, madrasah diniyah dan perguruan tinggi. Kita akan dorong kepada madrasah, sekolah dan pondok pesantren untuk aktif menjadi bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka dan program Wajib Belajar 13 tahun ini,” ungkap Agus Sholeh.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini DPP GUPPI belum mempunyai data yang up to date tentang peta mutu lembaga pendidikan binaan GUPPI.

“Kita belum mempunyai data yang lengkap dan up to date tentang lembaga-lembaga pendidikan GUPPI, termasuk juga bagaimana mutu dan akreditasinya. Padahal lembaga-lembaga pendidikan binaan GUPPI menyebar dari Aceh hingga Papua. Untuk itu akan kita lakukan update data segera”, tambah Agus.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari Pengurus DPW GUPPI dan DPD GUPPI yang menyampaikan kondisi lembaga pendidikannya terkini, termasuk dengan mutu dan tantangan yang dihadapi.

Zizi Fauziyah dari DPW Sumatera Barat mengungkapkan kegalauannya akan kondisi dunia pendidikan saat ini, terutama setelah Pandemi Covid 19, yang bukan hanya masalah baca tulis dan numerasi, namun masalah akhlak yang membuat dierinya miris.

 “Setelah Covid 19 ini tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjaga akhlak dan budi pekerti anak didik kita. Anak-anak saat ini begitu mudah mendapat HP tanpa ada edukasi dan bimbingan dari orang tua maupun guru di sekolahnya. Padahal di HP dan medsos itu banyak hal-hal yang negative dan mengerikan, terutama adalah pornografi dan kekerasan”, kata Zizi Fauziyah.

Untuk itu dia meminta agar DPP GUPPI menyampaikan ke pemerintah agar pemerintah memberi perhatian serius kepada masalah akhlak dan moral ini.

“Pemerintah jangan hanya terpaku pada masalah literasi dan numerasi agar rangking PISA naik, namun masalah akhlak atau moral saat ini sudah sangat mengerikan. Pemerintah harus sungguh-sungguh mengawasi media sosial, terutama memberantas pornografi. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana menjaga anak didik kita agar tidak terpapar bahaya pornografi,” ujar Zizi yang juga pimpinan Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang Sumatera Barat.

Sementara itu Supriyanto dari Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa GUPPI perlu memunculkan lembaga-lembaga pendidikan dibawah GUPPI yang bagus atau unggu agar masyarakat mengetahui bahwa madrasah, pondok pesantren binaan GUPPI itu banyak yang bagus dan menjadi dambaan masyarakat.

“Ada banyak madrasah dan pondok pesantren binaan GUPPI yang saat ini bagus dan menjadi dambaan masyarakat. Di tengah sulitnya PPDB, ada sejumlah madrasah GUPPI yang berani menolak calon siswa baru untuk menjaga mutu dan kualitasnya”, ujar Supriyanto yang juga pimpinan Yayasan Ummussabri Kendari.

Supriyanto menuturkan bahwa tidak mudah untuk mempertahankan Ummusabri sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, karena harus banyak melakukan kreasi dan inovasi sehingga tetap menjadi pilihan utama dalam memilih sekolah.

“Ummusshabri secara rutin di bulan Januari menyelenggarakan event Ummusshabri Internasional expo yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan seperti perkemahan raya, expo produk kreatifitas siswa, international seminar,  international culture exchange camp, dan olympiade science dan agama,” tambah Supriyanto, yang alumni S 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sementara itu Slamet dari Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan madrasah dan sekolah GUPPI yang tidak banyak berubah.

“Kami punya SMP Mataram GUPPI Bantul yang sangat bagus untuk ukuran di Yogya, setiap PPDB pasti menolak calon murid, karena ada pembatasan dari Pemerintah Daerah. Namun kondisi madrasah dan sekolah GUPPI di Yogya pada umumnya tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti”, kata Slamet.

Ia berharap agar GUPPI punya program bagaimana menggairahkan para guru dan Kepala Sekolah/Madrasah agar sekolah dan madrasah GUPPI bisa lebih baik.

“Kami berharap agar DPP mempunyai program yang dapat meningkatkan mutu madrasah dan sekolah GUPPI, baik itu sarana, leadership kepala sekolah/madrasah maupun kesejahteraan gurunya”, tambah Slamet.

Diskusi edisi perdana Bidang PLP DPP GUPPI ini kemudian diakhiri dengan usulan agar DPP GUPPI terus melakukan pembinaan kepada Lembaga-lembaga pendidikan binaan GUPPI sekalipun melalui online, terutama untuk kepala sekolah/madrasah dan guru-guru inti sekolah/madrasah. (GUZ).