Jakarta–(GUPPI)– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyodorkan enam program prioritas yang akan menjadi arah baru kebijakan pendidikan nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Sejumlah pihak menilai bahwa usulan program Mendikdasmen tersebut cukup strategis dan realistis dengan perkembangan situasi politik maupun sosial ekonomi. Yang juga diapresiasi bahwa kebijakan itu tidak memancing kontroversi saat disampaikan dengan terang benderang di depan DPR.

Menurut Mu’ti, enam program prioritas itu diambil dari tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945 dan sering dikutip Bapak Presiden Prabowo.

"Keenam program prioritas itu mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan karakter hingga pengembangan sarana pendidikan yang lebih merata. Karena itu semangat dan slogan besar Kemendikdasmen adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa," kata Abdul Mu'ti.

Mu’ti menegaskan bahwa visi besar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Hal tersebut diambil Kemendikdasmen dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Karena itu visi besar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).”, jelas Mu’ti.

Respon Masyarakat.

Kebijakan yang diambil oleh Mu’ti ini mendapat respon dari berbagai pihak, dan secara umum mereka menyambut secara positif 6 program strategis tersebut.

Menurut Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS bahwa kebijakan Mendikdasmen tersebut sejalan dengan harapan masyarakat agar pendidikan nasional lebih bermutu.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mu’ti itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Kita patut mendukung kebijakan tersebut dan mudah-mudahan masyarakat mendapat layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau”, kata Amich Alhumami.

Dalam pandangan Amich, rumusan enam kebijakan itu juga sejalan dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJP) yang dirumuskan oleh Bappenas beberapa waktu lalu.

“Kebijakan Pak Mu’ti itu sudah bagus. Apalagi beliau merujuk pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) yang dibuat oleh Bappenas, sekalipun ditulis dengan frasa lain. Namun secara esensial rumusan itu sejalan dengan rumusan Bappenas,” tambah Amich, yang juga Ketua Harian DPP GUPPI.

Menurut Amich, Mendikdasmen memang harus memberi perhatian akan pentingnya SDM yang unggul, berdaya saing, dan menguasai IPTEK untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“Dalam dokumen RPJPN, transformasi Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial menekankan pentingnya kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Sementara itu, transformasi ekonomi menekankan pentingnya IPTEK dan inovasi, serta ekonomi yang produktif. Dalam membangun kualitas manusia Indonesia, kita harus berfokus pada dua aspek yang berkaitan langsung dengan SDM yang unggul dan berdaya saing, yakni kesehatan untuk semua dan pendidikan berkualitas yang merata.” Ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar DPP GUPPI Husni Rahim. Menurutnya, enam program prioritas itu menunjukkan komitmen Mendikdasmen dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik.

“Enam program prioritas ini menunjukkan komitmen Mendikdasmen dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih merata, bermutu, dan berdaya saing global. Dan yang jelas program-program ini mengena di hati masyarakat dan tidak memancing kontroversi”, kata Husni Rahim.

Husni Rahim juga memberikan apresiasi kepada Mendikdasmen yang dalam implementasinya nanti tidak akan bersikap elitis, dan mau membuka diri untuk partisipasi publik dan ekosistem pendidikan yang lebih terbuka.

“Saya apresiasi ke Pak Mu’ti karena dia juga ingin agar usaha pembaruan pendidikan itu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan”, tambah Husni Rahim, yang juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hal yang penting lagi menurut Husni Rahim, bahwa 6 program prioritas Mendikdasmen itu bukan hanya merupakan gebrakan baru yang bersifat sporadis namun juga harus menjadi arah baru pendidikan nasional Indonesia.

“Pendidikan di Indonesia merupakan warisan peradaban dan sekaligus aset bagi pembangunan nasional. Sebagai warisan, ini merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh kita semua. Sedangkan sebagai aset, ini kesempatan untuk kita untuk menata ulang dan mengelola menjadi lebih baik”, ungkap Husni Rahim yang menulis buku Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia.

Berikut adalah rincian enam program prioritas Mendikdasmen di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

1. Penguatan Pendidikan Karakter. Program ini meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling (BK) dan guru agama, pengangkatan guru BK dan penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia dan makan siang gratis dan bergizi.
2. Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan yang meliputi afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD; serta memfasilitasi relawan mengajar.
3. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru. Program ini meliputi peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal Diploma IV/Strata Satu (D-IV/S-1); pelatihan kompetensi guru; serta peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi.
4. Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi. Program ini meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini, pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul; dan penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan.
5. Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang meliputi renovasi sekolah.
6. Pembangunan Bahasa dan Sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara; pelindungan bahasa daerah; penginternasionalan bahasa Indonesia; dan peningkatan literasi. (Guz)