Jakarta (GUPPI), – Birokrasi pendidikan di Indonesia saat ini masih terkesan rumit dan berbelit-belit. Selain itu juga tidak responsif, terlalu administratif dan kurang berorientasi pada hasil dan dampak pendidikan. Karena itu perlu dilakukan penguatan pada pengelolaan birokrasi pendidikan agar lebih transformatif.

Itu salah satu issu yang berkembang dari diskusi yang dilakukan oleh DPP GUPPI pada Kamis, 14 November 2024, sekaligus sebagai refleksi akhir tahun terkait dengan dunia pendidikan Indonesia saat ini seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional.

Menurut Bahrul Hayat, saat ini perlu dilakukan transformasi birokrasi pendidikan mengingat konsep reformasi yang sudah berjalan lama, lebih dari 25 tahun, dan belum memberikan hasil sebagaimana yang kita inginkan agar pendidikan Indonesia bisa maju dan bersaing di tataran global.

“Kondisi birokrasi pendidikan masih terkesan rumit, dan berbelit-belit. Selain itu juga tidak responsive dengan perkembangan zaman, terlalu administratif dan kurang berorientasi pada hasil dan dampak pendidikan. Karena itu perlu dilakukan penguatan pada pengelolaan birokrasi pendidikan agar lebih transformatif,” ujar Bahrul Hayat, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum DPP GUPPI.

Mengutip pemikiran Osborne, Bahrul mengatakan bahwa otonomi pendidikan seharusnya lebih mengarah pada penguatan otonomi di tingkat satuan Pendidikan, yaitu di sekolah, madrasah, maupun kampus, daripada di pemerintah daerah.

“Padahal tujuan dari transformasi birokrasi pendidikan adalah bagaimana menerapkan prinsip efektivitas dan efisieni, good dan clean governance, layanan berkualitas, adaftif dan responsive. Dan itu seharusnya ada di pemerintah daerah, bukan di pemerintah Pusat, terutama di tingkat kabupaten/kota,“ tambah Bahrul Hayat.

Ia menyebut ada tiga pilar utama kebijakan yang harus ditransformasikan ke daerah.

“Terdapat tiga pilar utama kebijakan pendidikan yang harus ditransformasikan ke daerah, yaitu akses (access), kualitas (quality), dan keadilan (equity). Perlu dilakukan pengembangan birokrasi pada supra system, pada sektor lembaga pemerintah, baik di pusat dan daerah dalam hal regulasi, kebijakan, dan standardisasi, penjaminan mutu, dan monitoring evaluasinya,” ungkap Bahrul yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Ia menambahkan agar di satuan pendidikan juga dilakukan pengembangan dan penguatan birokrasi yang lebih baik.

“Birokrasi pendidikan yang transformatif perlu didukung oleh dimensi sistem dan dimensi manusianya secara proporsional. Pengembangan dimensi sistem terkait dengan perubahan mindset layanan, mindset governance, dan mindset edukatif”, jelas Bahrul Hayat.

Selain itu layanan birokrasi juga harus berorientasi kepada mutu agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

“Birokrasi di dunia Pendidikan harus berorientasi pada pendidikan yang bermutu, kepemimpinan transformasional, kompetensi bertumbuh dan adaftif, budaya belajar dan inovatif, serta adanya distribusi kewenangan dan pemberdayaan bagi masyarakat,” kata Bahrul yang saat ini juga mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok.

 

GUPPI Akan Proaktif.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal menyatakan tentang perlunya GUPPI untuk terus proaktif dalam merespon perkembangan dunia pendidikan.

“Insya Allah DPP GUPPI akan proaktif merumuskan mekanisme birokrasi yang mendukung dan menguatkan pelaksanaan Birokrasi Pendidikan Transformatif, baik itu kepada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi,” kata Fasli Jalal.

Karena itu dirinya mendukung agar dilakukan penguatan pada otonomi pendidikan di tingkat satuan pendidikan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Otonomi Kampus untuk Perguruan Tinggi.

“Sekolah, madrasah dan perguruan tinggi harus diberi tanggung jawab untuk terus mengembangkan kemampuannya, termasuk juga dalam manajemen keuangannya, sehingga mereka bisa merencanakan apa yang mereka inginkan untuk membuat sekolah atau madrasah mereka unggul dan hebat,” tambah Fasli Jalal yang juga Rektor Universitas YARSI Jakarta.

Karena itu ia mendukung rencana Pemerintah untuk mengembangkan program sekolah unggul di setiap daerah agar Masyarakat mudah mengakses pendidikan yang bermutu.

“Pemerintah perlu melakukan kajian kebijakan dan regulasi serta perumusan standar sekolah unggul dengan mengidentifikasi dan mendata satuan-satuan pendidikan berbasis keuanggulan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang saat ini sudah dianggap bagus. Jadi Pemerintah tidak perlu membuat sekolah unggul yang baru”, ungkap Fasli Jalal.

Ia juga menyatakan bahwa DPP GUPPI berharap ada sejumlah sekolah, madrasah dan pondok pesantren yang menjadi unggulan di masa depan.

“Kita akan membentuk satuan tugas untuk merumuskan standar pendidikan berbasis keuanggulan, baik keunggulan akademik maupun keuanggulan non akademik. Ada banyak madrasah, sekolah dan pondok pesantren GUPPI yang bisa diarahkan untuk menjadi program unggulan sesuai dengan kemampuannya,” kata Fasli Jalal.