DPP GUPPI DIMINTA SEGERA BANTU BENAHI MUTU MADRASAH

DPP GUPPI DIMINTA SEGERA BANTU BENAHI MUTU MADRASAH

13 Januari 2025 11:57

Jakarta (GUPPI) – DPP GUPPI diminta untuk segera melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan binaan GUPPI, baik itu madrasah, sekolah Islam, maupun pondok pesantren. Hal ini diharapkan agar lembaga binaan GUPPI dapat memiliki daya saing di pentas pendidikan nasional serta memberikan warna dan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama menuju Indonesia Emas 2045.

Demikianlah salah satu benang merah dari pelaksanaan diskusi Jaringan Madrasah GUPPI yang dilaksanakan secara daring pada hari Jum’at, 10 Januari 2025, sebagai bagian program awal GUPPI Reborn yang digagas oleh Pengurus DPP GUPPI Periode 2024-2028. Pembahasan hal tersebut mencuat saat beberapa peserta menyampaikan bagaimana kondisi kini madrasah GUPPI.

Diskusi yang dipandu oleh Herry Zakaria Anshary tersebut diikuti oleh 51 orang, yang terdiri dari unsur Kepala Madrasah, pengurus DPP, pengurus DPW dan Pengurus Wanita GUPPI. Tampil sebagai nara sumber yaitu Hasan M. Noer dan Agus Sholeh, dari DPP GUPPI.

Hasan M. Noer selaku Sekretaris Bidang Penguatan Kelembagaan Organisasi DPP menyampaikan sejarah dan dinamika GUPPI sejak kelahirannya hingga kini. Diawali dengan penjelasan latar belakang, penetapan tanggal kelahiran, serta peran sepak terjang GUPPI dalam memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia.  

Kelahiran GUPPI dimulai atas kondisi sosial politik saat itu masih diwarnai gejolak revolusi fisik pasca penjajahan Jepang. Karena banyak pimpinan pondok pesantren yang melibatkan­ diri dalam kancah politik praktis, sehingga berdampak pada kualitas pengajaran.

“Gagasan perlunya perbaikan dan pembaruan­ sistem pendidikan agama di lembaga­ pendidikan Islam, terutama pesantren,­ dikemukakan oleh KH. Ahmad Sanusi dan ditanggapi oleh 350 ulama se-Jawa Barat tanggal 3 Maret 1950 di Pesantren Gu­nung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat, lalu dibentuklah “Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam” yang singkat GUPPI dengan Ahmad Sanusi sebagai ketua umum pertama,” ujar Hasan yang merupakan alumni IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Hasan menambahkan bahwa pada awal perkembangannya, tidak banyak kegiatan GUPPI yang dapat dicatat karena ada sejumlah kendala. Lima bulan setelah orga­nisasi ini didi­rikan, Ahmad Sanusi meninggal dunia sehingga mekanisme organisasi tidak berjalan lancar.

“Namun keadaan itu berubah pada tahun 1971 setelah dalam Muktamar II tanggal 25–27 Januari di Jakarta, dengan adanya keputusan untuk menjadi pendukung organisasi­ politik Golongan Karya (Golkar). Ini terjadi setelah GUPPI menerima bantuan­ melalui dua tokoh utama Golkar ketika itu, yaitu Soedjono Hoemardani­ dan Ali Moertopo,” tambah Hasan M Noer.

Berkat dukungan pemerintah melalui Golkar, konso­lidasi­ ke dalam dan merealisasi program-program kerja GUPPI berhasil dilakukan, terutama pembentukan cabang di seluruh Indonesia. Hal itu juga berdampak pada hubungan GUPPI dengan Departemen Agama (pemerintah).

“Setelah Muktamar II, GUPPI dan Departemen­ Agama semakin­ berhubungan erat, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Karena itu tidak heran apabila banyak pengurusnya yang menjadi pejabat teras Departemen Agama”, imbuh Hasan.

“Kiprah GUPPI selanjutnya semakin terlihat setelah berhasil merumuskan­ konsep tentang perbaikan pendidikan Islam yang dikaitkan dengan ajaran Islam mengenai konsepsi kejadian manusia, melalui Muktamar V tanggal 14–17 Maret 1986 di Jakarta “, tambah Hasan yang cukup lama menjadi Pengurus DPP GUPPI.

Dalam periode berikutnya, GUPPI menetapkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas­ sumber daya manusia anggotanya sebagai persiapan menuju era tinggal landas dan Pembangunan­ Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).

“Usaha nyata yang telah dilakukan GUPPI antara lain adalah ikut membina sekitar 6.000 lembaga pen­didikan dan pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lembaga tersebut tidak hanya sebatas binaan langsung GUPPI”, jelas Hasan yang asli Kampung Menanga Nusa Tenggara Timur ini.

GUPPI juga memberi perhatian di bidang pembinaan­ keluarga dan Wanita. Hal ini terlihat saat GUPPI ikut terlibat dalam Proyek Kelangsungan Hidup Anak (PKHA) yaitu program kerjasama antara pemerintah Indonesia (antara lain Departemen Agama) dan UNICEF (United Nations Children’s Fund). Program ini dilaksanakan tahun 1986 tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Usaha yang dilakukan GUPPI di bidang pendidikan dan dakwah adalah mengirim para dai untuk mengikuti penataran mubaligh dan dai.

“Dalam Muktamar pada penghujung tahun 90-an, nama GUPPI dirubah menjadi “Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam” dengan singkatan tetap GUPPI. “Perubahan kata “Gabungan” dengan “Gerakan” dan kata “Perbaikan” dengan “Pembaruan” pada Muktamar X pada dasarnya tidak bersifat substantif, dalam arti tidak merubah tujuan dan cita-cita dasar GUPPI untuk melakukan revitalisasi, perbaikan dan pembaruan pendidikan Islam,” tambah Hasan M Noer.

Hasan juga menegaskan bahwa pada Muktamar X tersebut GUPPI kemudian memutuskan menjadi organisasi independen.

“Pada Muktamar­ X GUPPI melepaskan diri dari Golkar dan menampilkan diri sebagai organisasi­ masyarakat yang independen, yang tidak berafiliasi pada organisasi politik­ manapun. Ini keputusan yang berat namun harus dilakukan oleh GUPPI agar GUPPI tidak terjebak dalam putaran politik praktis,” ungkap Hasan yang saat ini sedang menulis ulang Sejarah GUPPI.

Sementara itu, Agus Sholeh, Sekretaris Bidang Penguatan Layanan Pendidikan (PLP) DPP GUPPI memaparkan tentang peta sebaran madrasah GUPPI yang ada saat ini. Menurutnya, dengan kondisi yang ada saat ini masih banyak madrasah binaan GUPPI yang bagus dan menjadi pilihan masyarakat dalam mengenyam pendidikan.

“Saat ini terdapat sekitar 372 madrasah GUPPI tersebar di wilayah Indonesia. Ini baru data madrasah yang masih menggunakan nama GUPPI sebagai nama lembaganya. Disinyalir, masih banyak madrasah binaan yang tidak menggunakan nama GUPPI,” kata Agus Sholeh.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini pengurus sedang melakukan pemutakhiran data madrasah dan lembaga binaan GUPPI lainnya, baik penyebarannya maupun kualitasnya.

“Masih banyak madrasah dan sekolah GUPPI yang mutunya bagus dan siswanya banyak. Kita berharap ini bisa menjadi inspirasi dan penyemangat bagi madrasah dan sekolah binaan lainnya dari Aceh hingga Papua,” tambah Agus.

Menurut Agus, ada sejumlah propinsi yang menjadi pusat penyebaran lembaga pendidikan GUPPI yang masih eksis saat ini.

“Berdasarkan data yang ada, madrasah dan sekolah GUPPI menyebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Selain itu juga ada di Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Papua Barat Daya,” ujar Agus Sholeh yang lama menangani madrasah saat masih aktif di Kementerian Agama.

“Data ini belum menghitung sejumlah pondok pesantren dan madrasah diniyah yang banyak berkembang di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Sehingga kalau ditotal masih ada sekitar 500 lembaga Pendidikan Islam yang aktif menjadi binaan GUPPI saat ini”, tambah Agus.

“Madrasah GUPPI dan Sekolah GUPPI yang bagus dan menjadi sekolah favorit di masyarakat akan kita akan dorong menjadi madrasah unggulan. Dengan adanya madrasah unggulan versi GUPPI ini diharapkan dapat menjadi pilot project atau bench-marking bagi madrasah-madrasah dan sekolah GUPPI lainnya untuk maju dan berkembang. Inisiasi ini seiring dengan program Presiden Prabowo yang akan mengembangkan sekolah unggulan,” ujar Agus.

“Namun demikian, kami mengakui bahwa masih banyak madrasah GUPPI yang belum bagus, baik mutu pendidikannya maupun sarananya, malah ada yang tutup karena tidak ada siswanya lagi. Karena itu kami akan dorong agar madrasah-madrasah GUPPI ini bisa aktif, kreatif dan inovatif sehingga masyarakat tahu akan kualtias madrasah GUPPI kita,” tambah Agus, yang pernah mengelola Madrasah Aliyah Insan Cendekia (MAN) Serpong dan Gorontalo.

Agus pun mendorong agar para kepala madrasah GUPPI untuk bersama-sama membangun budaya mutu di madrasah masing-masing sehingga para guru dan siswanya antusias belajar.

“Kita di DPP GUPPI akan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada kepala dan guru madrasah, untuk meningkatkan mutu madrasah GUPPI, sehingga suasana belajar itu menyenangkan bagi anak didik dan menenangkan bagi para orang tua”, tambah Agus.

Diskusi yang dipraksai oleh Bidang Penguatan Layanan Pendidikan DPP GUPPI ini merupakan yang perdana untuk Jaringan Madrasah GUPPI. Diskusi akan digendakan selanjutnya menjadi kegiatan rutin mingguan dengan menampilkan para kepala madrasah/sekolah, guru dan siswa untuk menyamakan persepsi dan bersinergi serta berbagi pengalaman dalam upaya meningkatkan mutu pendidilan di madrasah GUPPI. (Tim Media Guppi).

Artikel Terkait

SEKOLAH UNGGULAN JANGAN ELITIS
SEKOLAH UNGGULAN JANGAN ELITIS

wacana

Kamis, 13 Februari 2025 17:22

Pancasila Yang Sakti: Sebuah Renungan
Pancasila Yang Sakti: Sebuah Renungan

wacana

Minggu, 01 Oktober 2023 13:22

Komentar (0)

Komentar tidak ditemukan